GAYO LUES| Dugaan keterlibatan dua pejabat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam praktik perjudian di sebuah warung di Blangkejeren menuai gelombang kemarahan publik. Informasi yang beredar luas di media sosial itu tidak hanya menyeret nama dua kepala badan—masing-masing dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)—tetapi juga menohok wajah birokrasi daerah yang tengah dituntut hadir di tengah kesulitan rakyat.
Sorotan masyarakat bukan tanpa alasan. Di saat sebagian wilayah Gayo Lues belum sepenuhnya pulih dari bencana banjir yang datang berulang, pejabat yang semestinya berada di garis depan penanganan justru diduga terseret dalam perilaku yang dinilai mencederai etika jabatan. Publik menilai, jika informasi tersebut benar, maka tindakan itu bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan.
Kekecewaan warga semakin tajam karena dugaan tersebut muncul di tengah berbagai persoalan yang sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat, mulai dari isu transparansi anggaran kebencanaan hingga sorotan terhadap penggunaan anggaran daerah pada momentum meugang dan Lebaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tokoh masyarakat yang dikenal dengan nama Mafia Ucak menyebut dugaan tersebut sebagai tamparan keras bagi pemerintah daerah. Menurut dia, publik berhak mempertanyakan arah kepemimpinan apabila pejabat yang memegang jabatan strategis justru tersandung persoalan yang mempermalukan institusi.
“Kalau rakyat kecil tertangkap berjudi diproses hukum, lalu bagaimana jika pejabat yang melakukannya justru dibiarkan? Di sinilah keadilan diuji,” kata dia.
Menurutnya, bupati harus segera mengambil sikap tegas dan tidak membiarkan persoalan itu berlalu tanpa kejelasan. Sebab, mempertahankan pejabat yang dinilai kehilangan integritas hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Sikap diam hanya akan dibaca sebagai pembiaran, sementara ketegasan akan menjadi penentu apakah pemerintah masih berpihak pada marwah birokrasi atau justru membiarkannya runtuh oleh ulah pejabatnya sendiri. *******
