Temuan BPK Ungkap Honor Mengalir ke Guru Berstatus ASN di Gayo Lues dan Dinas Pendidikan Melanggar Aturan BOSP

WARTA PERISTIWA

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 03:35 WIB

505 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAYO LUES — Pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Gayo Lues menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh menemukan sejumlah persoalan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Tahun Anggaran 2025. Temuan itu mencakup pembayaran perjalanan dinas tanpa dokumen pertanggungjawaban, pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan berstatus Aparatur Sipil Negara, hingga laporan belanja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan yang paling telanjang, ada uang BOSP yang belum dibelanjakan tetapi disimpan tunai di tangan bendahara dan kepala sekolah, bukan di rekening sekolah.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025, dana BOSP Reguler yang disalurkan kepada 137 sekolah tercatat mencapai Rp9.460.413.615. Realisasi anggaran yang mencapai 100 persen tidak sepenuhnya mencerminkan tertibnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. BPK menemukan tiga kelompok permasalahan dengan nilai keseluruhan Rp397.159.247. Dari jumlah tersebut, Rp229.091.290 telah disetorkan ke kas daerah, sedangkan Rp168.067.957 masih belum ditindaklanjuti.

Salah satu temuan BPK berkaitan dengan pembayaran perjalanan dinas pada 12 sekolah sebesar Rp48.901.500. Pembayaran tersebut tidak didukung dokumen pertanggungjawaban sebagaimana mestinya, seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Tugas, dan laporan perjalanan dinas. Berdasarkan hasil konfirmasi auditor, bendahara dan kepala sekolah terkait mengakui bahwa pembayaran tersebut tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan. Dari total pembayaran itu, Rp38.201.500 telah disetorkan ke kas daerah, sementara Rp10.700.000 masih belum ditindaklanjuti.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagaimana mungkin perjalanan dinas dibayar tanpa SPPD, tanpa SPT, tanpa laporan perjalanan? Ke mana guru itu pergi, untuk kegiatan apa, dan apa hasilnya bagi sekolah? Jika dokumennya tidak ada, dari mana diketahui perjalanan itu benar-benar terjadi? Dan jika bendahara dan kepala sekolah sendiri mengakui tidak ada dokumen, mengapa pembayaran tetap dilakukan?

Persoalan lain ditemukan dalam pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan berstatus ASN pada 13 sekolah. BPK menemukan pembayaran honor untuk kegiatan Panitia Asesmen Nasional Berbasis Komputer, Pengelola BOSP, remedial, serta pembina ekstrakurikuler kepada penerima yang diketahui berstatus ASN berdasarkan penelusuran data Dapodik. Total pembayaran honor tersebut sepanjang 2025 mencapai Rp193.614.400. Dari jumlah itu, Rp96.775.750 telah disetorkan ke kas daerah, sedangkan Rp96.838.650 masih belum ditindaklanjuti.

Dalam ketentuan penggunaan dana BOSP sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025, terdapat persyaratan pembayaran honor, termasuk ketentuan bahwa guru penerima honor harus berstatus bukan ASN. Temuan pada 13 sekolah itu menimbulkan pertanyaan mengenai proses verifikasi penerima honor dan pengawasan penggunaan dana BOSP. Bagaimana mungkin sekolah tidak mengetahui status gurunya sendiri? Bagaimana mungkin Dapodik yang dikelola sekolah sendiri justru membuktikan bahwa penerima honor itu ASN? Apakah verifikasi memang tidak dilakukan, atau sengaja diloloskan?

BPK juga menemukan pertanggungjawaban belanja BOSP Reguler pada 15 sekolah sebesar Rp154.643.347 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Temuan tersebut diperoleh melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik pekerjaan, konfirmasi kepada pemasok atau toko, serta permintaan keterangan kepada kepala sekolah dan bendahara. Dari nilai tersebut, Rp94.114.040 telah disetorkan ke kas daerah, sementara Rp60.529.307 masih belum ditindaklanjuti. Dalam pemeriksaan, kepala sekolah dan bendahara terkait menyebut persoalan tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidaktelitian dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban serta ketidaktahuan terhadap Standar Biaya Umum.

Alasan kelalaian dan ketidaktahuan tidak menghilangkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Laporan belanja semestinya mencerminkan transaksi dan kondisi yang sebenarnya, bukan sekadar memenuhi kelengkapan administrasi. Jika belanja tidak sesuai kondisi sebenarnya, maka yang dipertanyakan bukan lagi ketelitian, tetapi kejujuran laporan itu.

Temuan yang paling berbahaya justru ada pada penyimpanan kas dana BOSP. Tabel 40 Penyimpanan Kas Dana BOSP dalam LHP BPK menunjukkan 10 sekolah menyimpan uang yang belum dibelanjakan sebesar Rp306.681.100 tidak di rekening sekolah sebagaimana mestinya, tetapi di rekening pribadi dan tunai di tangan pengelola. SDN 1 Blangkejeren menyimpan Rp13.900.000 di rekening kepala sekolah. SDN 1 Kutapanjang menyimpan Rp79.946.600 tunai di bendahara. SDN 2 Blangpegayon menyimpan Rp1.396.000 tunai di kepala sekolah. SDN 3 Blangkejeren menyimpan Rp7.490.000 tunai di bendahara. SDN 6 Kutapanjang menyimpan Rp23.045.000 tunai di kepala sekolah. SDN 9 Blangkejeren menyimpan Rp51.410.000 tunai di bendahara. SMPN 1 Blangjerango menyimpan Rp3.033.000 tunai di bendahara. SMPN 1 Bamejeren menyimpan Rp79.924.400 di rekening bendahara. SDN 5 Blangkejeren menyimpan Rp9.540.000 tunai di bendahara. SDN 6 Blangkejeren menyimpan Rp36.996.100 tunai di bendahara.

Uang negara sebesar Rp306,6 juta disimpan tunai di laci bendahara dan kepala sekolah, dan di rekening atas nama pribadi. Bagaimana mungkin uang BOSP yang seharusnya berada di rekening sekolah justru berada di rekening kepala sekolah dan rekening bendahara? Apa bedanya uang sekolah dengan uang pribadi jika disimpan di rekening yang sama? Siapa yang mengawasi penggunaannya? Dan jika uang tunai sebesar Rp79,9 juta bisa disimpan di tangan bendahara SDN 1 Kutapanjang tanpa ada yang menegur, berapa banyak lagi uang BOSP di 127 sekolah lain yang juga disimpan dengan cara yang sama tetapi tidak terperiksa?

BPK juga menyoroti fungsi pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues. Dalam LHP tersebut, BPK menyebut Kepala Dinas Pendidikan tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana BOSP Reguler pada satuan pendidikan. Tim Pengelola BOSP Reguler juga dinilai tidak melakukan pembinaan sesuai ketentuan. Sementara itu, kepala sekolah dan bendahara terkait disebut tidak memedomani petunjuk teknis dalam pengelolaan belanja. Penilaian BPK itu memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan dana pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran di tingkat sekolah, tetapi juga menyangkut efektivitas pembinaan dan pengawasan oleh instansi yang bertanggung jawab.

Padahal regulasi sudah tegas. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Dana BOSP menegaskan dana BOSP harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukan, honor hanya untuk guru bukan ASN yang memenuhi syarat, dan setiap belanja wajib didukung bukti yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat ketentuan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan Pengguna Anggaran wajib mengendalikan pelaksanaan anggaran dan melakukan verifikasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan, dan kas harus disimpan di rekening yang sah, bukan di rekening pribadi atau tunai di tangan pengelola.

Atas berbagai temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Gayo Lues agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp168.067.957 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana tersebut harus disetorkan ke kas daerah untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Umum Daerah. Dalam LHP, Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melaksanakan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Meski demikian, tindak lanjut rekomendasi tidak cukup berhenti pada pernyataan persetujuan. Pengembalian sisa kelebihan pembayaran, penyelesaian seluruh rekomendasi, penertiban penyimpanan kas Rp306,6 juta itu, serta pembenahan sistem pengawasan menjadi hal yang perlu dipastikan. Anggaran pendidikan yang mencapai miliaran rupiah merupakan uang negara yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Realisasi anggaran 100 persen tidak serta-merta menunjukkan pengelolaan yang baik apabila masih ditemukan pembayaran tanpa bukti, honor yang tidak sesuai ketentuan, belanja yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dan uang yang disimpan tunai di tangan pengelola.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai langkah pengawasan dan tindak lanjut atas temuan tersebut, termasuk upaya mencegah persoalan serupa kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya. Selama Rp168 juta belum kembali, selama Rp306,6 juta masih disimpan di luar rekening sekolah, dan selama tidak ada sanksi bagi yang melanggar petunjuk teknis, maka BOSP di Gayo Lues bukan sekadar bermasalah administrasi. Ia adalah bukti bahwa uang pendidikan dikelola tanpa pengawasan yang menggigit, dan anak-anak Gayo Lues yang seharusnya menerima manfaatnya justru menjadi pihak yang paling dirugikan. (TIM)

Berita Terkait

Hari Bhayangkara Ke-80, Kapolres Gayo Lues: Tingkatkan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat
Polres Gayo Lues Gelar Olahraga Bersama Semarakkan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026
Polda Aceh dan Mabes Polri Didesak Hentikan Dugaan Aktivitas Ilegal PT Hopson di Gayo Lues
Warga Menjadi Korban, Pabrik Diduga Tetap Beroperasi: Polemik PT Hopson Memasuki Babak yang Lebih Serius
Kasus PT Rosin Berubah Jadi Ujian Integritas Aparat, Dugaan Pemindahan Limbah Tak Boleh Dibiarkan Menguap Begitu Saja
Warga Gayo Lues Mengaku Resah oleh Bau Limbah dan Penurunan Hasil Panen, Pemerintah Didesak Turun Langsung ke Lapangan
PT Rosin Chemicals Indonesia Diduga “Kibuli” Puslabfor Mabes Polri, Perlibas Gayo Minta Penegakan Hukum Lingkungan Secara Tegas
PT Hopson Diduga Tetap Produksi Ilegal, Di Mana Pengawasan DLHK dan Aparat?

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 23:52 WIB

Publik Pertanyakan Proses Hukum yang Sedang Berjalan

Selasa, 10 Maret 2026 - 23:30 WIB

Skandal Besar di Organisasi Pers: Dugaan Penyalahgunaan Sabu dan Pemalsuan Tanda Tangan, Siapa yang Akan Menjawab?

Kamis, 5 Maret 2026 - 01:16 WIB

Mantan Penyidik Handal Baru Menjabat, Kanit Reskrim IPDA Bolon Hot Situngkir Langsung Berhasil “Melipat” Dua Pengedar Sabu 4,6 Gram

Minggu, 1 Februari 2026 - 04:31 WIB

Disuruh Polisi Nangkap Pencuri , Kini Korban Jadi Tersangka dan Ditahan di Polrestabes Medan

Rabu, 21 Januari 2026 - 20:31 WIB

BBM Bersubsidi Dikorupsi Terang-Terangan, Aktivis Desak Polda SUmut Usut Praktik Terstruktur di SPBU Serdang Bedagai

Sabtu, 17 Januari 2026 - 23:49 WIB

Polres Kampar Gandeng Kodim 0313/KPR, Tertibkan Tambang Ilegal, Amankan Alat Berat & Pelaku

Selasa, 6 Januari 2026 - 23:28 WIB

Baru Keluar Penjara, Langsung Ketangkap Lagi! Polsek Bosar Maligas Gulung Residivis Narkoba di Awal 2026, Sita 5 Gram Sabu

Jumat, 21 November 2025 - 03:16 WIB

31,6 Kg Sabu Diamankan Sepanjang 2025, Kapolda Sultra Dorong Kolaborasi Berantas Narkoba

Berita Terbaru

REGIONAL

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:46 WIB