Gayo Lues — Sejumlah proyek pengaspalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gayo Lues menjadi sorotan publik. Pasalnya, pekerjaan fisik tersebut baru terlihat dikerjakan pada awal tahun 2026, sementara sumber pembiayaan diduga berasal dari Tahun Anggaran (TA) 2025 yang secara administratif telah berakhir.

Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pengaspalan masih berlangsung meski masa tahun anggaran telah lewat. Namun hingga kini, tidak ada penjelasan terbuka kepada publik mengenai dasar hukum kelanjutan pekerjaan tersebut. Kondisi ini memicu dugaan adanya pelanggaran terhadap tata kelola keuangan negara dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Merujuk Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara wajib dilakukan secara tertib, taat asas hukum, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pekerjaan fisik setelah tahun anggaran berakhir tanpa mekanisme yang sah dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Hal senada ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa kegiatan yang dibebankan pada APBD hanya dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga berita ini disusun, belum ada kejelasan apakah proyek dimaksud masuk dalam kategori pengecualian yang dibenarkan hukum.

Dari sisi pengadaan, praktik tersebut juga berpotensi melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi itu menegaskan bahwa kontrak pengadaan harus memiliki kejelasan masa pelaksanaan serta kesesuaian dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.

Jika pekerjaan dilakukan setelah tahun anggaran berakhir tanpa addendum kontrak yang sah atau tanpa mekanisme carry over yang dibenarkan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Konsekuensinya tidak ringan, mulai dari sanksi administratif hingga pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Sikap Dinas PUPR Gayo Lues yang belum memberikan penjelasan resmi dinilai semakin memperkuat kecurigaan publik. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat, hingga aparat penegak hukum didesak segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh guna memastikan tidak terjadinya penyimpangan anggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues belum memberikan keterangan resmi. Media ini telah berupaya menghubungi pihak terkait melalui pesan WhatsApp, namun belum mendapatkan respons.

(Editor – Kang Juna)